Luhut Binsar Pandjaitan
Dewan Penasehat Golkar
Share
Luhut merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Luhut juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Pada 15 Agustus 2016, Presiden Jokowi mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Arcandra secara terhormat dari Menteri ESDM dan menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.
Ia juga bagian dari organisasi masyarakat (ormas) Bravo Lima, kelompok yang dibina, salah satunya oleh Luhut sendiri. Anggota-anggota dari Bravo 5 terdiri atas perkumpulan pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kelompok ini diketuai oleh mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Kini, Bravo 5 berubah nama menjadi Pandawa Lima, telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran pada Desember 2023 lalu.
Luhut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga terpilih sebagai ketua tim percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 17 Januari 2024. Dalam kaitan dengan proyek ini, Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyelesaikan pembuatan draft organisasi Nuclear Energy Program Invitation Organization (NEPIO), yang jadi rekomendasi International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk mengkomersialisasi nuklir.
Selain terlibat dalam pemerintahan, Luhut juga dikenal sebagai pengusaha. TBS Energi Utama (TBS), adalah perusahaan yang didirikan Luhut yang lini bisnisnya mencakup penambangan batubara, PLTU, energi terbarukan, kendaraan listrik, perkebunan, hingga pengolahan limbah. Nama awal perusahaan ini adalah PT Buana Persada Gemilang yang didirikan pada 3 Agustus 2007. Perusahaan kemudian berubah nama menjadi PT Toba Bara Sejahtra berdasarkan Akta Nomor 173 tanggal 22 Juli 2010. Pada tahun 2020, perusahaan yang dikendalikan oleh Highland Strategic Holdings Pte Ltd ini kembali berubah nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) berdasarkan Akta Nomor 110 tanggal 26 Agustus 2020.
Dalam sektor pertambangan dan perdagangan batubara, TBS memiliki sejumlah anak usaha, yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT Indomining (IM), PT Trisensa Mineral Utama (TMU), PT Kutai Energi, dan PT Adimitra Baratama Niaga (Adimitra Niaga).
PT Adimitra Baratama Nusantara, perusahaan batubara yang memiliki konsesi seluas 2.990 hektar di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saham PT ABN dimiliki oleh PT TBS Energi Utama (51%) dan PT Adimitra Nusantara Energi (49%). Di perusahaan ini, Sintong Panjaitan, bekas komandan Luhut Binsar Pandjaitan di Kopassus, menjabat sebagai Komisaris.
PT Indomining, perusahaan tambang batubara dengan luas konsesi mencapai 683 hektar di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Toba Bumi Energi (99.9999%) dan Toba Sejahtra (0,0001%). Toba Bumi Energi merupakan perusahaan holding, saham mayoritas dimiliki PT TBS Energi Utama (32.813 lembar) dan sisanya dimiliki PT Toba Sejahtra (1 lembar).
PT Trisensa Mineral Utama, perusahaan tambang batubara dengan luas konsesi mencapai 3.414 hektar di Loa Janan, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
PT Kutai Energi, perusahaan tambang batubara yang memiliki konsesi seluas 6.892 hektar di Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
PT Adimitra Baratama Niaga, perusahaan yang bergerak Perdagangan dan konsultan. Perusahaan ini saham mayoritas dimiliki oleh PT Adimitra Baratama Nusantara sebanyak 1.998 lembar dan PT TBS Energi Utama Tbk sebanyak 2 lembar.
Adapun PT TBS Energi Utama, sahamnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtra (9%), PT Bara Makmur Abadi (5%), dan Masyarakat 86%. PT Toba Sejahtra sendiri, sahamnya dimiliki langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan (4.999 lembar) dan Davit Togar Pandjaitan, anak kedua Luhut (1 lembar). PT Toba Sejahtra ini tercatat memiliki saham di PT Kutai Energi sebanyak 99,99%, PT Indomining sebesar 0,00001%, dan PT Trisensa Mineral Utama sebesar 0,003%.
Anak keempat Luhut, Kerri Nabasaria Pandjaitan tercatat sebagai pemegang saham minoritas di PT Kutai Energi (0,01%) sekaligus menjabat Komisaris Utama, sementara saham mayoritasnya dipegang oleh PT Toba Sejahtra (99,99%). Di PT Kutai Energi, ada nama Suaidi Marasabessy, mantan Perwira Tinggi TNI AD, yang menduduki posisi Komisaris.
Luhut juga diduga ada di balik tambang emas blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Dugaan keterlibatan itu melalui PT Tambang Raya Sejahtera, anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang menjadi salah satu pemegang saham PT Madinah Qurrata ‘Ain. Konsesi dari perusahaan ini pernah tercatat dalam data Kementerian ESDM & MODI pada tahun 2019 dengan luas konsesi 23.150 hektar.
TBS juga memiliki bisnis pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yaitu IPP Sulut-3 dan IPP-Sulbagut-1. Segmen bisnis PLTU diwakili oleh dua entitas anak yaitu PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dan PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) yang masing-masing mengoperasikan PLTU 2x50MW Sulbagut-1 di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan PLTU 2x50MW Sulut-3 di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara di sektor pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), usaha TBS terlihat melalui entitas anak, yaitu PT Kartanegara Energi Perkasa, perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Toba Sejahtra sebanyak 90% dan Perseroan Daerah (Perseroda) Kukar Sejahtera Dambaan Etam (sebelumnya bernama Perusda Kelistrikan Sumber Daya Energi/KSDE), sebanyak 10%.
Di sektor kendaraan listrik, TBS bersama Grup GoTo mendirikan perusahaan patungan PT Energi Kreasi Bersama, dengan nama brand “Electrum”. Electrum berfokus pada pengembangan ekosistem dan industri kendaran listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan.
Jejak bisnis keluarga Luhut juga terdapat di sektor minyak dan gas, melalui PT Toba Sejahtra yang memiliki 60 lembar saham di PT Energi Mineral Langgeng. Perusahaan yang bermitra dengan BP Migas dan beroperasi di South East Madura Block, dengan luas wilayah operasi mencapai 456.734 hektar ini, saham mayoritasnya dipegang oleh PT Bama Bumi Sentosa sebanyak 540 lembar saham.
Dalam beberapa tahun terakhir, TBS juga berekspansi ke sektor energi terbarukan, melalui entitas anaknya, PT Toba Bara Energi (TBAE) yang mengakuisisi kepemilikan di PT Adimitra Energi Hidro (AEH). Perusahaan ini mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) 2x3 MW di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Entitas anak TBS lainnya, yaitu PT Bayu Alam Sejahtera (BAS) juga sedang menjajaki pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain pertambangan dan energi, guritas bisnis TBS juga masuk ke sektor perkebunan kelapa sawit melalui kepemilikan 99,54% saham di PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU). PKU tercatat memiliki Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Sawit di areal HGU seluas 8.633 hektar di wilayah Kecamatan Tani Bhakti, Tani Harapan, dan Batuah, di Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Jawa, di Kecamatan Sangasanga, dan di Kecamatan Dondang dan Teluk Dalam di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Afiliasi bisnis perusahaan Luhut juga terhubung ke perusahaan milik keluarga Jokowi, melalui PT Rakabu Sejahtra, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor kayu dan industri furniture kayu, dan rotan. Sahamnya dimiliki oleh Kaesang Pangarep sebesar 51% sekaligus menjabat sebagai Komisaris dan PT Toba Sejahtra sebanyak 49%. Di perusahaan ini, adik ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo menjabat sebagai Direktur Utama. Nama Arif Budi Sulistyo juga disebut menjadi salah satu aktor dalam pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) PT Eka Prima Ekspor Indonesia.
Diolah: Ditjen AHU Kemenkumham, Kementerian ESDM, modi.esdm.go.id, sumber-sumber resmi, dan database JATAM
Luhut Binsar Pandjaitan
Dewan Penasehat Golkar
Share
Luhut merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Luhut juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015. Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada 27 Juli 2016, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Pada 15 Agustus 2016, Presiden Jokowi mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Arcandra secara terhormat dari Menteri ESDM dan menunjuk Luhut yang juga menjadi Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000–2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999–2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.
Ia juga bagian dari organisasi masyarakat (ormas) Bravo Lima, kelompok yang dibina, salah satunya oleh Luhut sendiri. Anggota-anggota dari Bravo 5 terdiri atas perkumpulan pensiunan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kelompok ini diketuai oleh mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Kini, Bravo 5 berubah nama menjadi Pandawa Lima, telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran pada Desember 2023 lalu.
Luhut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, juga terpilih sebagai ketua tim percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 17 Januari 2024. Dalam kaitan dengan proyek ini, Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyelesaikan pembuatan draft organisasi Nuclear Energy Program Invitation Organization (NEPIO), yang jadi rekomendasi International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk mengkomersialisasi nuklir.
Selain terlibat dalam pemerintahan, Luhut juga dikenal sebagai pengusaha. TBS Energi Utama (TBS), adalah perusahaan yang didirikan Luhut yang lini bisnisnya mencakup penambangan batubara, PLTU, energi terbarukan, kendaraan listrik, perkebunan, hingga pengolahan limbah. Nama awal perusahaan ini adalah PT Buana Persada Gemilang yang didirikan pada 3 Agustus 2007. Perusahaan kemudian berubah nama menjadi PT Toba Bara Sejahtra berdasarkan Akta Nomor 173 tanggal 22 Juli 2010. Pada tahun 2020, perusahaan yang dikendalikan oleh Highland Strategic Holdings Pte Ltd ini kembali berubah nama menjadi PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) berdasarkan Akta Nomor 110 tanggal 26 Agustus 2020.
Dalam sektor pertambangan dan perdagangan batubara, TBS memiliki sejumlah anak usaha, yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), PT Indomining (IM), PT Trisensa Mineral Utama (TMU), PT Kutai Energi, dan PT Adimitra Baratama Niaga (Adimitra Niaga).
PT Adimitra Baratama Nusantara, perusahaan batubara yang memiliki konsesi seluas 2.990 hektar di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saham PT ABN dimiliki oleh PT TBS Energi Utama (51%) dan PT Adimitra Nusantara Energi (49%). Di perusahaan ini, Sintong Panjaitan, bekas komandan Luhut Binsar Pandjaitan di Kopassus, menjabat sebagai Komisaris.
PT Indomining, perusahaan tambang batubara dengan luas konsesi mencapai 683 hektar di Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Toba Bumi Energi (99.9999%) dan Toba Sejahtra (0,0001%). Toba Bumi Energi merupakan perusahaan holding, saham mayoritas dimiliki PT TBS Energi Utama (32.813 lembar) dan sisanya dimiliki PT Toba Sejahtra (1 lembar).
PT Trisensa Mineral Utama, perusahaan tambang batubara dengan luas konsesi mencapai 3.414 hektar di Loa Janan, Muara Jawa, dan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
PT Kutai Energi, perusahaan tambang batubara yang memiliki konsesi seluas 6.892 hektar di Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
PT Adimitra Baratama Niaga, perusahaan yang bergerak Perdagangan dan konsultan. Perusahaan ini saham mayoritas dimiliki oleh PT Adimitra Baratama Nusantara sebanyak 1.998 lembar dan PT TBS Energi Utama Tbk sebanyak 2 lembar.
Adapun PT TBS Energi Utama, sahamnya dimiliki oleh PT Toba Sejahtra (9%), PT Bara Makmur Abadi (5%), dan Masyarakat 86%. PT Toba Sejahtra sendiri, sahamnya dimiliki langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan (4.999 lembar) dan Davit Togar Pandjaitan, anak kedua Luhut (1 lembar). PT Toba Sejahtra ini tercatat memiliki saham di PT Kutai Energi sebanyak 99,99%, PT Indomining sebesar 0,00001%, dan PT Trisensa Mineral Utama sebesar 0,003%.
Anak keempat Luhut, Kerri Nabasaria Pandjaitan tercatat sebagai pemegang saham minoritas di PT Kutai Energi (0,01%) sekaligus menjabat Komisaris Utama, sementara saham mayoritasnya dipegang oleh PT Toba Sejahtra (99,99%). Di PT Kutai Energi, ada nama Suaidi Marasabessy, mantan Perwira Tinggi TNI AD, yang menduduki posisi Komisaris.
Luhut juga diduga ada di balik tambang emas blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Dugaan keterlibatan itu melalui PT Tambang Raya Sejahtera, anak perusahaan Toba Sejahtera Group yang menjadi salah satu pemegang saham PT Madinah Qurrata ‘Ain. Konsesi dari perusahaan ini pernah tercatat dalam data Kementerian ESDM & MODI pada tahun 2019 dengan luas konsesi 23.150 hektar.
TBS juga memiliki bisnis pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yaitu IPP Sulut-3 dan IPP-Sulbagut-1. Segmen bisnis PLTU diwakili oleh dua entitas anak yaitu PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP) dan PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) yang masing-masing mengoperasikan PLTU 2x50MW Sulbagut-1 di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan PLTU 2x50MW Sulut-3 di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Sementara di sektor pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), usaha TBS terlihat melalui entitas anak, yaitu PT Kartanegara Energi Perkasa, perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Toba Sejahtra sebanyak 90% dan Perseroan Daerah (Perseroda) Kukar Sejahtera Dambaan Etam (sebelumnya bernama Perusda Kelistrikan Sumber Daya Energi/KSDE), sebanyak 10%.
Di sektor kendaraan listrik, TBS bersama Grup GoTo mendirikan perusahaan patungan PT Energi Kreasi Bersama, dengan nama brand “Electrum”. Electrum berfokus pada pengembangan ekosistem dan industri kendaran listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi manufaktur sepeda motor listrik, teknologi pembuatan baterai, infrastruktur penukaran (swap) baterai dan stasiun pengisian daya, hingga pembiayaan.
Jejak bisnis keluarga Luhut juga terdapat di sektor minyak dan gas, melalui PT Toba Sejahtra yang memiliki 60 lembar saham di PT Energi Mineral Langgeng. Perusahaan yang bermitra dengan BP Migas dan beroperasi di South East Madura Block, dengan luas wilayah operasi mencapai 456.734 hektar ini, saham mayoritasnya dipegang oleh PT Bama Bumi Sentosa sebanyak 540 lembar saham.
Dalam beberapa tahun terakhir, TBS juga berekspansi ke sektor energi terbarukan, melalui entitas anaknya, PT Toba Bara Energi (TBAE) yang mengakuisisi kepemilikan di PT Adimitra Energi Hidro (AEH). Perusahaan ini mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) 2x3 MW di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Entitas anak TBS lainnya, yaitu PT Bayu Alam Sejahtera (BAS) juga sedang menjajaki pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain pertambangan dan energi, guritas bisnis TBS juga masuk ke sektor perkebunan kelapa sawit melalui kepemilikan 99,54% saham di PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU). PKU tercatat memiliki Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Sawit di areal HGU seluas 8.633 hektar di wilayah Kecamatan Tani Bhakti, Tani Harapan, dan Batuah, di Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Jawa, di Kecamatan Sangasanga, dan di Kecamatan Dondang dan Teluk Dalam di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Afiliasi bisnis perusahaan Luhut juga terhubung ke perusahaan milik keluarga Jokowi, melalui PT Rakabu Sejahtra, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor kayu dan industri furniture kayu, dan rotan. Sahamnya dimiliki oleh Kaesang Pangarep sebesar 51% sekaligus menjabat sebagai Komisaris dan PT Toba Sejahtra sebanyak 49%. Di perusahaan ini, adik ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo menjabat sebagai Direktur Utama. Nama Arif Budi Sulistyo juga disebut menjadi salah satu aktor dalam pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) PT Eka Prima Ekspor Indonesia.
Diolah: Ditjen AHU Kemenkumham, Kementerian ESDM, modi.esdm.go.id, sumber-sumber resmi, dan database JATAM
